HarianPapua.co – Punya kekuatan dengan memegang 51% saham mayoritas PT Freeport Indonesia (PTFI) tidak membuat pemerintah berani untuk menantang salah satu tambang terbesar di dunia tersebut.
Hal ini terlihat dari sikap pemerintah Indonesia (entah lembek atau diancam ataupun takut) yang membiarkan PTFI dengan sesuka hati terus menerus molor dalam membangun smelter.
Terbaru, PTFI meminta pemerintah untuk kembali mengundurkan deadline pembangunan smelter. Alasan pandemi Covid-19, PTFI meminta pembangunan untuk molor ke tahun 2024.
Tidak etis dan sangat memalukan memang jika perusahaan sekelas PT Freeport Indonesia tidak mampu membangun smelter di Indonesia yang sejatinya sudah harus dibangun sejak tahun 1977.
Barulah di tahun 2018 muncul sebuah komitmen untuk membangun smelter ketika PT Freeport Indonesia terdesak dengan segera berakhirnya Kontrak Karya (KK) di tahun 2022.
Ahmad Redi, seorang Pakar Hukum Pertambangan dan Sumber Daya Alam Universitas Tarumanegara mengatakan bahwa Freeport selama ini tidak konsisten.
Pemerintah Indonesia pun demikian dalam konsistensi pembangungan smelter. Ahmad menilai pemerintah terlalu lembek sehingga PTFI pun menjadikan NKRI seperti sebuah bola yang dapat ditendang kesana kemari sesuka hatinya.
Sebut saja saat pembangunan smelter yang ditunda pada tahun 2014 dan 2017. Meskipun PTFI menunda-nunda, pemerintah Indonesia tetap setia memberikan izin ekspor konsentrat.
Maka besarlah kepala PT Freeport Indonesia dan menganggap pemerintah mudah diatur sesuka hati mereka.
Tidak berhenti disitu saja. Pada masa-masa awal divestasi saham pemerintah lewat Kementerian ESDM memberikan tambahan kuota ekspor konsentrat dari sebelumnya 198.282 ton menjadi 700 ribu ton.
Bulan April 2020 pemerintah malah memberikan tambahan kuota lagi sehingga berubah dari 700.000 ton menjadi 1.069.000 ton konsentrat untuk diekspor hingga Maret 2021 mendatang.
Pemerintah Indonesia pun dinilai lembek dan nyaman bermain dalam genggaman kekuatan PT Freeport Indonesia perihal permainan ekspor impor konsentrat dari hasil alam Papua yang sejatinya telah membawa dampak kerusakan yang luar biasa sejak perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu berkuasa di Bumi Cenderawasih.
Oleh karena itu, pemerintah Indonesia disarankan untuk terus memberi tekananan dan bukan kelonggaran dalam pembangunan smelter bagi PTFI.
Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin mengatakan bahwa pemerintah menolak permintaan PT Freeport Indonesia untuk molor lagi dalam pembangunan smelter.
“Jadi kira-kira lu jangan bilang-bilang enggak bisa. Kerjain aja semaksimal mungkin. Kalau sampau pada waktunya enggak bisa, enggak bisa, mau gimana? Tapi jangan sekarang bilang enggak bisa” kata Ridwan kepada wartawan, Kamis (27/8).
Discussion about this post