HarianPapua.co – Masyarakat Kabupaten Keerom melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati pada Senin (31/08) kemarin untuk menyampaikan sejumlah aspirasi. Dalam aksi demonstrasi ini, masyarakat menimbun sejumlah tumpukan batu karang untuk menutup akses masuk ke kantor-kantor pemerintahan di Kabupaten Keerom. Imbas dari kejadian tersebut, tidak ada aktivitas perkantoran yang berjalan dan sejumlah aparatur sipil negara memilih meliburkan diri.
Usut punya usut, aksi masyarakat ini merupakan bentuk protes kepada Bupati Muhammad Markum yang dinilai tidak mampu memenuhi janji dan memberikan hak bagi para pegawai honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Keerom. Janji tersebut antara lain hak pegawai honorer yang sudah berbulan-bulan tidak mendapatkan gaji, apalagi situasi perekonomian sedang sulit di tengah wabah COVID-19.
Tuntutan lain yang dibawa dalam aksi tersebut adalah kejelasan nasib pegawai honorer dalam penerimaan CPNS Formasi 2018 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Keerom. Demonstran menuntut agar Bupati dapat memperjuangkan nasib tenaga honorer yang sudah bekerja bertahun-tahun untuk diprioritaskan dalam penerimaan CPNS Formasi 2018.
Apalagi, dalam pertemuan sebelumnya dengan Bupati pada tanggal 03 Agustus 2020 lalu, Bupati berjanji akan memperjuangkan nasib pegawai honorer kepada Pemerintah Pusat (Kemenpan RB) untuk diangkat menjadi PNS.
Sayangnya dalam aksi yang digelar kemarin, Bupati tidak keluar untuk bertemu dengan masyarakat melainkan aparat keamanan yang disiagakan untuk menghalau potensi aksi massa ke hal-hal yang tidak diinginkan.
Penerimaan CPNS di Provinsi Papua sendiri sudah mencapai tahap pengumuman di sejumlah Kabupaten. Tak sedikit pula gelombang penolakan terhadap hasil pengumuman dilakukan dengan aksi demo akibat masyarakat tak puas dengan hasil yang ada. Terbaru, kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Mamberamo Raya yang dibakar massa pada hari Jumat (28/08) lalu akibat hasil penerimaan yang dianggap tidak mengakomodir anak asli Mamberamo Raya.
Discussion about this post